KITAINDONESIASATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menepati janji saat menerima ribuan pendemo terkait RUU Perampasan Aset. Pasalnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut ketok palu dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani disampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sean Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengambilan keputusan tingkat II ini dilakukan setelah sehari sebelumnya seluruh fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati draf beleid tersebut tanpa catatan pada pembicaraan tingkat pertama.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pengesahan undang-undang ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama 18 tahun sejak wacana regulasi tersebut pertama kali bergulir pada 2008.
Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara maupun korban tindak pidana.
Aturan ini memungkinkan negara menyita dan merampas aset hasil kejahatan secara efektif—termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana—guna memiskinkan para koruptor dan pelaku kejahatan ekonomi lainnya.(*)






