KITAINDONESIASATU.COM – Drama geopolitik memanas setelah Presiden AS Donald Trump mendesak Kyiv menyetujui paket perdamaian 28 poin sebelum Thanksgiving. Namun, sederet klausul justru bikin Ukraina dan Eropa merinding, karena banyak poin dianggap menyeberang batas dan menggemakan tuntutan Kremlin.
Sementara itu, pihak Rusia mengaku tak pernah diajak bicara soal rancangan ini. Berikut rangkuman poin-poin paling kontroversial:
1. Kekuatan Angkatan Bersenjata Ukraina dibatasi hanya 600.000 personel. Langkah yang dinilai membuat Ukraina timpang jika agresi kembali meletus.
2. Ukraina harus mencantumkan larangan masuk NATO dalam konstitusi, sementara NATO wajib memasukkan klausul bahwa Ukraina tak akan pernah diterima. Ini dianggap penutupan gerbang permanen untuk keamanan Kyiv.
3. Amerika Serikat (AS) akan mendapat kompensasi, namun jaminan otomatis gugur jika Ukraina menyerang Rusia. Jika Rusia menyerang Ukraina, sanksi global langsung aktif kembali. Peluncuran rudal tanpa alasan ke Moskow atau St. Petersburg membuat jaminan dianggap batal total.
4. Sanksi akan dicabut bertahap. Bahkan AS dan Rusia akan kerja sama dalam energi, infrastruktur, AI, logam tanah jarang di Arktik, hingga Rusia diundang balik ke G8.
5. US$100 miliar dana beku Rusia dipakai membangun kembali Ukraina dengan AS mengambil 50 persen keuntungan. Eropa menambah US$100 miliar. Sisanya masuk skema investasi baru AS–Rusia untuk mencegah konflik balik.
6. Moskow diwajibkan mengesahkan undang-undang anti-agresi terhadap Eropa dan Ukraina.
7. Pembangkit nuklir terbesar Eropa ini dijalankan dengan skema 50:50 untuk Rusia dan Ukraina.
8. Krimea, Luhansk, dan Donetsk bakal diakui de facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh AS.
Kherson dan Zaporizhzhia diputuskan sesuai garis kontak.
Ukraina harus mundur dari wilayah Donetsk dan menjadikannya zona penyangga demiliterisasi yang diakui sebagai milik Federasi Rusia—namun tanpa pasukan Rusia masuk ke zona itu.
9. Pertukaran jenazah dan tahanan semua untuk semua, pemulangan anak-anak, reunifikasi keluarga, dan berbagai langkah pemulihan korban perang.
10. Ukraina wajib menggelar Pemilu dalam 100 hari. Ketentuan terakhir yang dinilai memaksa Kyiv mempercepat proses politik internalnya. (*)
