KITAINDONESIASATU.COM – Kawasan Istana Negara kembali memanas pagi ini, Kamis (8/1/2026). Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melakukan aksi long march dan konvoi ribuan sepeda motor untuk menuntut revisi kebijakan pengupahan tahun 2026.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, massa aksi membawa dua tuntutan krusial. Pertama, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk merevisi UMP 2026 dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta agar sesuai dengan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, mereka menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5% di atas UMP.
Tuntutan kedua ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Buruh mendesak pengembalian nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayah Jabar sesuai rekomendasi asli para bupati dan wali kota, yang sebelumnya diduga diubah oleh pemerintah provinsi.
Aksi buruh ini dikawal ketat oleh 1.659 personel gabungan. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa demo ini adalah langkah terakhir karena aspirasi buruh di tingkat daerah dianggap tidak lagi didengar oleh para kepala daerah.(*)
