KITAINDONESIASATU.COM– Di tengah tingginya harapan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bogor untuk segera mendapatkan kepastian status kepegawaian, Bupati Bogor Rudy Susmanto resmi melantik 247 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap II formasi tahun 2024. Acara yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, itu menjadi langkah nyata Pemkab Bogor dalam memperkuat birokrasi yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Bogor, para tokoh agama, kepala perangkat daerah, camat, serta jajaran Pemkab Bogor. Selain melantik PPPK penuh waktu, acara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS serta penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS. Dari data yang ada, tercatat 247 orang PPPK penuh waktu tahap II, 4 orang CPNS menjadi PNS, dan 4 orang CPNS yang turut dilantik.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pelantikan tahap II ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor memberikan kepastian status kepada pegawai, sekaligus meneguhkan komitmen membangun birokrasi yang kuat. “Melalui pelantikan ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal, dengan dukungan aparatur yang memiliki status jelas dan profesional,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Oktober 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, menyampaikan bahwa pelantikan ini menambah jumlah tenaga PPPK yang siap bergabung memperkuat pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada ribuan PPPK yang tengah menunggu proses pelantikan.
“Untuk perkembangan terkait ribuan PPPK lainnya yang masih menunggu proses pelantikan, hingga saat ini tercatat 9.756 PPPK masih dalam tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Yunita.
Ia menjelaskan, proses tersebut masih dalam tahap pembaruan data di BKN, mulai dari perbaikan pendidikan, tanggal lahir, hingga administrasi lainnya. “Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan dilantik, karena keputusan final ada di BKN Pusat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Yunita menegaskan bahwa proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) menjadi kunci utama tahapan pelantikan. “Kita menargetkan setengahnya sudah bisa selesai, tapi tetap menunggu keluarnya NIP dari BKN. Jadi, berapa jumlah NIP yang diterbitkan, itu yang akan langsung dilantik,” tambahnya. (Nicko)
