KITAINDONESIASATU.COM – Ribuan buruh turun ke jalan hari ini, Kamis (28/8/2025), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Aksi ini menuntut beberapa hal, termasuk penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah. Sebagai antisipasi, Sekretariat Jenderal DPR RI mengimbau para pegawai dan anggota dewan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Kebijakan WFH ini dikeluarkan untuk alasan keamanan dan kelancaran mobilitas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengatakan imbauan ini bertujuan menghindari kesulitan yang terjadi pada demo sebelumnya, di mana banyak pegawai dan anggota DPR terjebak dan sulit untuk keluar dari kompleks parlemen.
Situasi di sekitar gedung DPR saat ini diprediksi akan macet total. Pihak kepolisian juga menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Tuntutan para buruh ini mencakup enam poin utama, yaitu penghapusan outsourcing, menolak upah murah, menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen, mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021, menghentikan PHK, dan mensahkan RUU Perampasan Aset.
Massa buruh dari berbagai daerah seperti Jabodetabek diperkirakan akan memadati kawasan DPR. Dengan WFH, diharapkan para anggota DPR tetap bisa melanjutkan tugas-tugas legislatifnya meski tidak berada di gedung parlemen.
Pemberlakuan WFH juga diperuntuk bagi pegawai DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI mengimbau para pegawai dan anggota dewan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Kebijakan WFH ini dikeluarkan untuk alasan keamanan dan kelancaran mobilitas. Situasi di sekitar gedung DPR saat ini diprediksi akan macet total. Pihak kepolisian juga menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Dengan WFH, diharapkan para pegawai dan anggota DPR tetap bisa melanjutkan tugas-tugas legislatifnya meski tidak berada di gedung parlemen.
