KITAINDONESIASATU.COM- Upaya pemulihan Danau Lido didorong masuk ke tahap penguatan kebijakan melalui pendekatan kolaboratif berbasis sains. Program LIDO BAGEUR (Bhumi Pasa Hijau–Danone Indonesia) bersama Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) menyelenggarakan C-CARE LIDO (Collaborative Action for Revitalization Ecosystem Lido) di Auditorium FPIK IPB University, Kamis 29 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mendiseminasikan hasil awal program sekaligus menyatukan pemangku kepentingan lintas sektor dalam merumuskan arah tata kelola Danau Lido yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah.Dekan FPIK IPB, Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan danau tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan publik yang jelas dan terkoordinasi.
Menurutnya, meskipun Danau Lido merupakan danau buatan peninggalan era kolonial, perannya kini sangat strategis sebagai penyangga ekosistem, sumber penghidupan, dan ruang pembelajaran.
“Danau Lido adalah sumber kehidupan. Air menjadi fondasi bagi kehidupan, pangan, dan kesejahteraan manusia. Karena itu, pengelolaannya harus berbasis sains dan didukung tata kelola yang bijak serta berkelanjutan,” ujarnya, Jumat 30 Januari 2026.
Direktur Utama Bhumi Pasa Hijau, Hariadi Propantoko, menyampaikan bahwa revitalisasi Danau Lido merupakan proses jangka panjang yang menuntut keselarasan antara sains, masyarakat, dan kebijakan. Ia menekankan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tekanan terhadap danau.
“Danau adalah ruang hidup bersama. Tanpa kerangka kolaborasi dan kebijakan yang terintegrasi, upaya pemulihan akan berjalan parsial dan sulit berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam sesi diseminasi, dipaparkan capaian satu tahun awal Program LIDO BAGEUR (Lido Basin Integrated Ecosystem Restoration). Program Manager LIDO BAGEUR, Nevky Emiraj Saputra, menjelaskan bahwa kajian baseline menunjukkan perubahan signifikan tutupan lahan di wilayah tangkapan air Danau Lido yang berdampak langsung pada erosi, pendangkalan, dan penurunan kualitas air.
“Hasil kajian ini menunjukkan bahwa persoalan Danau Lido tidak hanya berada di badan air, tetapi sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan di wilayah tangkapan air. Karena itu, intervensi harus dilakukan berbasis data dan terhubung dengan kebijakan tata ruang serta pengelolaan lingkungan,” ujar Nevky.
Ia menambahkan bahwa dalam satu tahun implementasi awal, program mulai mendorong perubahan perilaku melalui praktik budidaya rendah residu dan serta pengelolaan sampah di sekitar danau Ketua Kelompok Plasma Lido Jaya, Nurjaman, menyatakan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan.
Namun, ia menekankan pentingnya pendampingan teknis yang berkelanjutan serta kepastian kebijakan yang mendukung keberlanjutan mata pencaharian.
Pada momentum C-CARE LIDO juga dilakukan peluncuran Modul KEJARR (Keramba Jaring Apung Rendah Residu) sebagai panduan teknis budidaya perikanan berbasis daya dukung perairan, serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bhumi Pasa Hijau dan FPIK IPB dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan forum multipihak yang melibatkan pengelola danau, instansi pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat.
Forum ini menghasilkan tiga arah kebijakan utama, yakni penguatan dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan Danau Lido secara terpadu, pembentukan kelembagaan lintas sektor melalui forum komunikasi multipihak, serta pengembangan skema pendanaan yang terencana, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, para pihak menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan Danau Lido sebagai model pengelolaan danau berbasis kolaborasi, sains, dan kebijakan publik yang terintegrasi. (Nicko)
