Residen menyambut gembira, karena di Tatar Pasundan timbul gerakan antirepublik. Gerakan PRP semestinya didukung kendati di dalamnya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, dan bukan karena mencintai Tatar Pasundan. Pendapat ini disetujui Gubernur Abbenhuis, tetapi Van Mook menolaknya.
Kartalegawa menjadi nekat, melihat sikap Van Mook. Pada sebuah pertemuan, 4 Mei 1947, di Bandung, yang dihadiri oleh 5000 orang, ia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook, pejabat Belanda setempat tetap menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kolonel Thompson dan Residen Statius Muller.
Pada masa itu, Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Kartalegawa dianggap pembelot. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan di Bogor, Mei 1947, yakni menduduki kantor-kantor dan stasiun, bahkan menawan seorang residen. Kasus PRP adalah pergolakan politik yang menggambarkan situasi pasca Agresi Militer, Juli 1947, di Tatar Sunda.
Beberapa tokoh republikan di Jawa Barat menentang pendirian Negara Pasundan. Salah satunya adalah Wiranatakusumah V, seorang tokoh Jawa Barat yang terkemuka. Ia dan beberapa tokoh republikan lainnya tetap menginginkan Jawa Barat menjadi bagian Republik Indonesia.
Wiranatakusumah V dan tokoh-tokoh pro-pemerintah Soekarno-Hatta mengadakan rapat-rapat umum di beberapa daerah Jawa Barat untuk menentang pembentukan Negara Pasundan. Selain itu, Paguyuban Pasundan yang merupakan organisasi kebudayaan Sunda juga menentang keras langkah Kartalegawa.
Melihat berbagai aksi penolakan tersebut, Letnan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Van Mook menganggap Kartalegawa gagal dalam mengemban tugasnya. Dengan maraknya aksi penolakan dan berkurangnya dukungan Belanda, Negara Pasundan buatan Kartalegawa pun lenyap dengan sendirinya.
