KITAINDONESIASATU.COM – Sektor sektor perawatan dan pengasuhan bagi anak-anak merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas anak-anak di Indonesia.
Sementara jumlah anak-anak di Indonesia hingga saat ini mencapai 30 juta dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 283 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum terkait hal ini menyoroti akan pentingnya sektor perawatan dan pengasuhan bagi anak-anak.
Terungkap dalam diskusi The Care Economy in Indonesia: A Pathway for Women’s Economic Participation and Social Well-being yang diselenggarakan World Bank, di Jakarta, Selasa (3/9/2024) lalu.
Dengan demikian kebutuhan pengasuhan anak adalah potensi yang harus digarap karena mereka membutuhkan perawatan dan pengasuhan.
“Saat ini kita mendorong perempuan untuk bekerja, tentu ini menjadi peluang kerja yang luar biasa di sektor perawatan dan pengasuhan anak,” ujar Deputi yang akrab disapa Lisa ini.
Dari jumlah anak yang begitu besar diperhatikan standar layanan perawatan yang terstruktur serta sertifikasi tenaga kerja di sektor ini.
Tentu saja dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik demografi dan keluarga yang ada di Indonesia.
Lebih lanjut, Lisa menjelaskan bahwa sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didominasi oleh tenaga pendidik perempuan, yang mencapai 95 persen.
Namun sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan SMA ke bawah, yang perlu dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Ini menunjukkan adanya peluang besar bagi perempuan di sektor perawatan, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas tenaga pendidik,” ungkapnya.
Direktur Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Tirta Sutejo, menambahkan bahwa Pemerintah telah menetapkan pembangunan ekonomi perawatan sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala pekerjaan yang masih dihadapi perempuan.
Selain itu Kepala Tim Kebijakan TNP2K, Elan Satriawan, turut menekankan bahwa tantangan kesejahteraan di Indonesia bukan hanya masalah kemiskinan, tetapi juga kerentanan, khususnya bagi mereka yang berada di dekat garis kemiskinan.
“Sekitar 55-60 persen angkatan kerja terlibat di sektor informal, dengan mayoritas adalah perempuan,” jelasnya.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas pekerjaan formal juga menjadi solusi yang diperlukan.
Dalam laporan World Bank, Indonesia telah mengambil langkah positif dalam mempersiapkan peta jalan ekonomi perawatan dan Rencana Aksi Nasional, yang menetapkan beberapa prioritas nasional, termasuk pengasuhan anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Indonesia juga telah mengesahkan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mendorong pembagian peran pengasuhan secara merata dalam keluarga serta mewajibkan pemberi kerja menyediakan infrastruktur yang mendukung perempuan tetap bekerja.
Diharapkan melalui ekonomi perawatan ini, pemerintah dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dari 53 persen menjadi 70 persen.
Hal ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan datang. (*)
