KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mendesak pemerintah untuk bersikap jujur dan transparan terkait kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat aktivitas penambangan nikel.
Ia menegaskan bahwa di era digital seperti saat ini, masyarakat tidak bisa lagi dibohongi dengan narasi yang menutupi kenyataan di lapangan.
“Sekarang bukan zamannya lagi menipu publik. Dengan keterbukaan informasi dan sosial media, masyarakat tahu apa yang terjadi,” ujar Samuel, seperti ditulis Parlementaria, Rabu (13/6/2025).
Menurutnya, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat dan perusahaan tambang harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah.
Ia memperingatkan agar kejadian serupa di Raja Ampat tidak terulang di pulau-pulau kecil lain, terutama yang merupakan kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan.
Samuel juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal isu ini.
Ia mencontohkan bagaimana tekanan dari aktivis lingkungan dan media sosial mendorong pemerintah bertindak.
“Greenpeace bersuara, masyarakat ikut bersuara, akhirnya pemerintah mulai bergerak,” tuturnya.
Meski sebagian izin tambang telah dicabut, Samuel menilai langkah itu belum cukup.
Ia meminta agar dilakukan penelusuran hukum terhadap pihak-pihak yang awalnya memberikan izin eksplorasi di kawasan konservasi.
“Perusahaan tidak mungkin berani beroperasi tanpa dasar yang kuat. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga hukum,” tegasnya.
Samuel mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, DPR, DPRD, hingga pemerintah daerah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Ia yakin, masyarakat akan mendukung langkah pemerintah selama ada kejujuran dan komitmen nyata.
Sebagai informasi, Raja Ampat dikenal sebagai kawasan wisata bahari dengan kekayaan hayati laut yang luar biasa. Kerusakan akibat tambang nikel dikhawatirkan akan mengancam potensi wisata dan ekonomi masyarakat setempat.-***
