KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Adies Kadir, menyatakan bahwa jemaah haji reguler Indonesia seharusnya bisa memperoleh fasilitas setara dengan negara-negara Asia lainnya, bahkan mendekati kualitas layanan haji khusus (ONH Plus). Hal ini bisa tercapai jika pengelolaan anggaran dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU bersama mitra kerja penyelenggaraan haji di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, dikutip Selasa, 3 Juni 2025.
Adies mengaku terkejut dengan informasi dari pihak penyedia transportasi dan akomodasi, Syarikah, yang menyebut bahwa fasilitas jemaah haji reguler Indonesia masih tergolong paling rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia.
“Ada satu hal memang yang cukup membuat kita miris. Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Dan yang cukup membuat kami agak terpukul, disampaikan bahwa jemaah haji Indonesia adalah yang paling murah dan masuk dalam grade D,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Padahal, kata Adies, dengan anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki, seharusnya Indonesia bisa menempatkan jemaahnya pada layanan grade B atau bahkan lebih baik.
“Kita ini mampu ke grade B. Jemaah reguler itu bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus, seperti bed sofa. Mestinya bisa. Dan mungkin kalau pengelola haji nanti bisa hitung lebih baik, kemungkinan cost haji itu masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan,” tegasnya.
Adies menekankan bahwa hal ini akan menjadi catatan penting bagi evaluasi ke depan, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ia meminta agar peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama, bukan sekadar efisiensi anggaran semata.
“Tahun ini kita agak toleransi sedikit karena ini baru pertama kali. Tapi ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,” jelasnya.
Adies menyebut, saat memantau langsung kondisi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, ia merasakan langsung suhu ekstrem yang bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Ia meminta agar semua perubahan teknis pelayanan yang telah disepakati tetap menjamin kenyamanan dan tidak menambah beban jemaah.
“Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita mendapatkan pelayanan yang membuat mereka nyaman, bisa ibadah dengan baik, dan tidak stres,” ujarnya.
Selain soal akomodasi dan suhu panas ekstrem, Adies juga menyoroti persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mengungkap adanya laporan bahwa tenaga kesehatan Indonesia sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.
“Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang,” katanya.
Adies menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut dari seluruh tim pengawasan serta kementerian terkait agar seluruh layanan saat puncak ibadah dapat berjalan maksimal. (*)
