KITAINDONESASATU.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meluncurkan aplikasi terpadu Government Technology (GovTech). Ia menyebut langkah ini sebagai terobosan revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan.
Menurut Bamsoet, digitalisasi layanan publik melalui GovTech akan memperkuat sistem pengawasan dan menutup celah manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini juga diyakini mampu mendorong transparansi anggaran dengan menyediakan portal informasi yang terbuka untuk masyarakat.
“(Lewat Govtech) Sehingga pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
GovTech dirancang untuk menggabungkan berbagai aplikasi layanan publik yang selama ini berjalan secara terpisah, demi menciptakan sinergi data dan proses yang lebih efisien. Saat ini, tercatat lebih dari 2.700 aplikasi milik kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas yang memadai.
Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya, tetapi juga membuka celah bagi praktik korupsi. Melalui Govtech, pemerintah diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun mendatang, terutama dari efisiensi biaya operasional dan penguatan sistem pengawasan.
Salah satu fitur kunci dalam implementasi GovTech adalah kebijakan mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PKH dilakukan langsung ke penerima, tanpa melalui perantara yang berisiko menimbulkan kebocoran.
Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sistem berbasis digital ini mampu menekan potensi kebocoran hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan pemerintah. (*)
