KITAINDONESIASATU.COM – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menekankan bahwa sasaran utama pemerintah adalah memberantas aksi premanisme, bukan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Menurut Hasan, praktik premanisme, –baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbasis ormas– telah menjadi salah satu hambatan besar bagi pelaku usaha dan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi permasalahan ini.
“Yang ingin diberantas adalah tindak premanisme. Apakah itu dilakukan oleh perseorangan atau oleh organisasi, fokusnya tetap pada aksinya,” kata Hasan, seperti ditulis Antara pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Hasan menjelaskan bahwa aksi-aksi premanisme kerap menimbulkan beban tambahan bagi dunia usaha, sehingga menciptakan ketidaknyamanan dan keraguan bagi investor.
Kondisi ini berdampak pada iklim investasi yang tidak sehat.
“Para investor jadi takut. Banyak pelaku usaha juga enggan mengembangkan bisnis karena harus menghadapi pungutan liar atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jadi yang harus dihentikan adalah perilaku premanismenya,” lanjut Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa proses pemberantasan premanisme tidak bisa dilakukan secara instan.
Pemerintah tidak hanya ingin menghentikan aksi tersebut, tetapi juga berupaya membina para pelakunya agar dapat beralih ke aktivitas yang lebih produktif.
“Preman-preman ini tetap bagian dari anak bangsa. Kita ingin memberikan mereka kesempatan untuk dibina dan dilatih agar bisa berkontribusi positif sebagai sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut merasa resah atas meningkatnya praktik premanisme yang berlindung di balik nama ormas.
Menurutnya, keberadaan kelompok-kelompok tersebut justru menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif.
Sebagai respons, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani premanisme dan ormas bermasalah.
Satgas ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri, TNI, BIN, serta instansi terkait lainnya.-***
