KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan teguran keras kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan terkait penertiban demonstran di depan Gedung DPR RI. Teguran ini dilayangkan menyusul viralnya video pembongkaran tenda demonstran dan dugaan tindakan represif petugas.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa cara penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak sesuai dengan prinsip humanisme dan cenderung melampaui batas. Ia menekankan bahwa hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dilindungi undang-undang dan aparat seharusnya bertindak profesional serta mengedepankan dialog.
“Saya sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Satpol PP. Cara-cara penertiban seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kita harus menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat,” ujar Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, Gubernur Pramono meminta Kepala Dinas Satpol PP untuk segera melakukan evaluasi internal dan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan dialog dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
Teguran keras dari Gubernur ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi jajaran Satpol PP DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menghormati hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi, namun tetap menjaga ketertiban umum. Evaluasi dan perbaikan SOP diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam setiap aksi demonstrasi di ibu kota.(*)
