KITAINDONESIASATU.COM – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes keras terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menilai, pembahasan RUU yang dilakukan secara tertutup dan di tempat yang tidak lazim ini menunjukkan ketidaktransparanan pemerintah dan DPR dalam proses legislasi.
“Pembahasan RUU TNI yang dilakukan di hotel mewah ini sangat tidak transparan. Kami tidak tahu apa yang dibahas, siapa saja yang hadir, dan bagaimana proses pengambilan keputusannya,” kata Andri, aktifis Kontras.
Koalisi sipil juga menyoroti substansi RUU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI. Mereka khawatir, RUU ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada TNI dalam ranah sipil.
“Kami menolak keras RUU TNI yang memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada TNI. Hal ini akan mengancam demokrasi dan supremasi sipil,” tegasnya.
Lebih lanjut, koalisi sipil mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU TNI dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Mereka juga meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami meminta agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Kami juga meminta agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil,” ujarnya.
Pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Mereka menilai, pemerintah dan DPR tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
Hingga saat ini, pemerintah dan DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait protes dari koalisi sipil ini.(*)
