KITAINDONESIASATU.COM – Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam tiga hari terakhir mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani banjir secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan penanggulangan banjir di Jabodetabek sebagai salah satu warisan kebijakan yang bersifat holistik dan komprehensif, mencakup seluruh aspek dari hulu hingga hilir,” ujar Khozin di Kompleks Parlemen, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan masing-masing kepala daerah.
Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah pusat dalam mengoordinasikan strategi efektif guna mengatasi permasalahan banjir yang terus berulang setiap tahun.
Khozin juga menyoroti Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terutama Pasal 53 ayat (4) huruf d, yang mencantumkan percepatan penanggulangan banjir sebagai salah satu tujuan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
“Meskipun UU ini belum berjalan efektif karena belum ada Keppres pemindahan ibu kota, pemerintah pusat tetap memiliki wewenang dalam menyelaraskan kebijakan, termasuk dalam hal pengendalian banjir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Khozin menekankan pentingnya penanganan dari hulu, seperti pengendalian alih fungsi lahan yang menjadi faktor utama banjir bandang di Bogor.
Ia juga menyoroti perlunya audit terhadap perizinan pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pembangunan di Jabodetabek harus dipastikan tidak memperburuk kondisi lingkungan. Perlu ada audit menyeluruh terhadap perizinan perumahan dan pusat perbelanjaan agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Khozin mengusulkan DPR mengadakan rapat bersama pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan berbagai komisi, guna memastikan kebijakan penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu.
“Ini kesempatan bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama terjadi. Saya mengusulkan DPR segera menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah di kawasan aglomerasi untuk merumuskan solusi dari hulu hingga hilir,” tandasnya.
Banjir yang terus melanda Jabodetabek menjadi tantangan serius bagi pemerintah, terutama di bulan Ramadan seperti saat ini. Diharapkan langkah konkret segera diambil agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak bencana tahunan ini.- ***
