KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengindikasikan potensi kelangkaan ikan di Ambon dan Makassar.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyampaikan beberapa catatan penting kepada KKP.
“Saya kaitkan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kelima yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, termasuk sektor perikanan. Potensi lumbung ikan harus terus dikembangkan sebagai kekuatan utama,” ujar Saadiah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP, seperti ditulis Parlementaria pada Kamis (27/2/2025).
Selain itu, ia menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai turut berkontribusi terhadap potensi kelangkaan ikan.
Ia menekankan bahwa kesulitan mendapatkan BBM serta tingginya harga bahan bakar bagi nelayan dapat memperparah situasi.
“Dalam kunjungan kami ke berbagai daerah, nelayan sering mengeluhkan mahalnya harga dan keterbatasan BBM. Berdasarkan data yang kami peroleh, sebanyak 19,41 juta kiloliter BBM telah dialokasikan sebagai subsidi perlindungan sosial,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.
Ia pun mendorong KKP untuk berkoordinasi dengan Pertamina guna mencari solusi terkait keluhan nelayan mengenai akses BBM bersubsidi.
Lebih lanjut, Saadiah juga menyinggung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Menurutnya, diperlukan penjelasan lebih komprehensif dari KKP agar Komisi IV DPR dapat berperan dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada berbagai pihak guna mencegah kelangkaan ikan.
Sebagai langkah antisipasi, ia mengusulkan penerapan metode giant cold storage.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyoroti aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku pemagaran laut secara ilegal.
“Apakah ada kebijakan baru dari KKP untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang? Hal ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.- ***
