KITAINDONESIASATU.COM -Dalam dinamika politik Kota Bogor yang tengah memanas, keberadaan Tim Transisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin (JM), berhasil mencuri perhatian publik. Pejabat Pemkot Bogor kini disibukkan dengan serangkaian rapat yang melibatkan tim ini, menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik dari kalangan pengamat.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi, menyoroti pembentukan tim ini dengan skeptisisme.
“Apakah tim transisi ini dibentuk secara resmi oleh pemerintah kota atau hanya hasil inisiatif pasangan kepala daerah yang menang?” tandas Yusfitriadi kepada wartawan, Senin 2 Febuari 2025.
Menurutnya, pembentukan tim seperti ini biasanya terjadi ketika ada masalah besar dalam transisi kekuasaan hasil Pilkada 2024.
“Kalau tidak ada masalah besar, untuk apa Tim Transisi dibentuk? Terlebih jika tim ini diisi oleh fungsionaris partai politik. Adakah kegentingan tertentu dalam transisi kekuasaan di Kota Bogor?” ucap Yusfitriadi dengan nada mempertanyakan.
Ia juga mengkritik potensi penggunaan anggaran negara untuk tim ini, yang dapat memunculkan stigma negatif terhadap pejabat dan partai politik terkait.
“Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo,” tambahnya dengan tegas.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi, Sopian Ali Agam, mengonfirmasi bahwa rapat yang dijadwalkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Jumat 31Januari 2025 lalu di Balai Kota dibatalkan.
“Waalaikumsalam, iya (batal rapat),” ungkap Sopian melalui pesan singkat WhatsApp. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan tim adalah memastikan visi dan misi wali kota serta wakil wali kota dapat diimplementasikan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
