KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu mengungkap dalang di balik polemik pagar laut.
Menurut Saadiah, situasi ini terasa aneh mengingat Sakti Wahyu Trenggono telah menjabat sebagai Menteri KKP selama lima tahun, namun baru sekarang isu tersebut mencuat setelah viral di media sosial.
“KKP sebagai instansi besar yang mengelola urusan kelautan seolah tidak berfungsi. Ada berbagai Dirjen seperti Ruang Laut dan PDSKP, tetapi hingga kini belum bisa menemukan dalang di balik kasus pagar laut. Apa yang telah dilakukan KKP selama ini? Ini sangat aneh,” ujar Saadiah, dikutip dari Parlementaria, Minggu (26/1/2025).
Politisi Fraksi PKS itu juga mempertanyakan mengapa, dengan berbagai sarana yang dimiliki KKP, hingga kini dalang di balik kasus tersebut belum ditemukan.
“Terus terang, menemukan orang jujur di negeri ini sangat sulit. Jika sampai hari ini belum ditemukan, kami sebagai wakil rakyat merasa heran. Bukankah KKP memiliki cukup sumber daya? Atau apakah kurang anggaran untuk pengawasan?” tanyanya dengan tegas.
Saadiah kemudian membandingkan kondisi ini dengan pengalaman resesnya di Maluku, di mana nelayan yang ingin membangun karamba harus berhadapan dengan kewajiban membayar BPMB.
“Namun, pagar laut sepanjang 30 kilometer yang sudah bertahun-tahun berdiri justru tetap aman tanpa pengawasan. Ada apa di balik semua ini?” ungkapnya.
Selain itu, Saadiah menyoroti anggaran KKP yang hanya sekitar Rp6,2 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp147 triliun. Padahal, tugas dan fungsi KKP juga melibatkan pengelolaan kedaulatan laut serta menjaga potensi perikanan Indonesia.
Saadiah menekankan bahwa dari delapan poin dalam Astacita Prabowo, tujuh di antaranya berkaitan langsung dengan fungsi KKP.
Oleh karena itu, ia mendesak adanya peningkatan anggaran untuk kementerian tersebut agar Indonesia tidak kecolongan, apalagi mengalami perampasan kedaulatan lautnya.- ***
