KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memangkas anggaran konsumsi rapat sekitar Rp 700 miliar jelang pelantikan Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno, yang diagendakan pada 6 Februari 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah usai rapat dengan pejabat eksekutif Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2025).
Dalam rapat tersebut turut hadir 70 pucuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan beberapa direksi perseroan daerah.
Ima berharap, proses peralihan pemerintahan dari Pj gubernur ke gubernur definitif dalan berjalan mulus tanpa hambatan.
Nantinya, dijelaskan Ima, rencana penghematan anggaran akan disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata.
“Terkait porsi-porsi mana saja, anggaran-anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari ini, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Michael itu kami harus ada penghematan-penghematan,” katanya.
Ima yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, penghematan anggaran merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, BPKD meminta para pimpinan OPD untuk menyisir kembali anggaran yang dianggap tidak perlu, agar dialihkan ke program prioritas.
“Tadi kan ada beberapa yang penghematan, kayak contoh snack, rapat, makan kantor itu kan ternyata (alokasi anggaran) Rp 700 miliar untuk se-DKI, itu yang perlu dihemat. Tadi ada beberapa item sih, nanti bisa langsung tanya Pak Michael yang lebih tahu rinci, yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran,” jelas Ima.
Lebih lanjut, Ima menegaskan, Tim Transisi akan terus berkoordinasi dengan pejabat eksekutif DKI terkait alokasi anggaran lain yang akan dipangkas. Nantinya, hasil koordinasi ini akan disampaikan kepada Pram-Doel.
