KITAINDONESIASATU.COM – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menggelar rangkaian acara Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) 2024 di Bogor pada 13-15 Desember 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum ICMI, Arif Satria, menyampaikan pandangannya mengenai dinamika sistem demokrasi di Indonesia.
Arif menyoroti bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih bersifat transaksional, belum mencapai esensi demokrasi yang substantif.
Demokrasi transaksional, menurutnya, adalah model demokrasi yang menempatkan interaksi politik sebagai transaksi antaraktor politik, seperti partai politik, pemilih, dan institusi pemerintahan.
“Dalam model ini, keputusan politik lebih banyak didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada nilai-nilai idealis, yang dapat meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ungkap Arif dalam siaran persnya.
Ia juga menyoroti bahwa praktik money politics masih marak. Masyarakat cenderung memilih berdasarkan popularitas tanpa mempertimbangkan rekam jejak calon.
Selain itu, keputusan politik sering kali diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga partisipasi publik terabaikan dan suara rakyat kecil tidak mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan.
Sebaliknya, Arif menggarisbawahi pentingnya penerapan demokrasi substantif, yang berfokus pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.
Demokrasi substantif tidak hanya memprioritaskan proses pemilu, tetapi juga memastikan bahwa hasil kebijakan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Model demokrasi ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan menghasilkan keputusan politik yang adil dan berkelanjutan.
Arif juga menekankan bahwa sistem politik yang bersifat transaksional cenderung melahirkan kepemimpinan berbasis elektoral tanpa visi jangka panjang.
Oleh karena itu, diperlukan langkah serius untuk menata ulang sistem politik Indonesia. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah memperbaiki mekanisme regenerasi kepemimpinan, mencakup berbagai sektor seperti partai politik, birokrasi, dan dunia usaha.
Selain itu, Arif menyerukan pentingnya kajian mendalam mengenai perjalanan sistem politik Indonesia pascareformasi.
“Hal ini menjadi dasar untuk menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik,” tutupnya.- ***
