KITAINDONESIASATU.COM – Vietnam seringkali dibanding-bandingke dengan Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi. Ternyata, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di sana malah bisa diturunkan dari 10 persen menjadi 8 persen.
Pemerintah dan DPR Vietnam baru saja menyetujui perpanjangan kebijakan pengurangan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen.
Kebijakan ini bertolak belakang dengan langkah pemerintah Indonesia yang justru menaikkan tarif PPN, dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 dan direncanakan naik lagi menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Mengutip Vietnam News pada Kamis (12/12/2024), Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui kebijakan ini untuk berlaku hingga Juni 2025.
Perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang mulai diterapkan pada awal 2022 untuk mendukung perekonomian pascapandemi Covid-19.
Langkah ini adalah perpanjangan kedua setelah pengurangan sebelumnya berakhir pada paruh kedua 2023.
Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, kebijakan ini diperkirakan mengurangi penerimaan negara sebesar 26,1 triliun dong Vietnam (sekitar 1,028 miliar dolar AS) pada semester pertama 2025.
Namun, dampak positifnya diproyeksikan mendorong aktivitas produksi dan bisnis, yang secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak melalui jalur lain.
Pengurangan PPN juga bertujuan menstimulasi konsumsi dengan menurunkan biaya barang dan jasa.
Pada 2022, kebijakan ini berhasil meningkatkan total penjualan ritel barang dan jasa hingga 19,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan PPN sebesar 51,4 triliun dong Vietnam.
Selama paruh kedua 2023, pengurangan serupa senilai 23,4 triliun dong Vietnam berkontribusi pada pertumbuhan 9,6 persen dalam penjualan ritel.
Meski membawa manfaat ekonomi, kebijakan ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara sebesar 49 triliun dong Vietnam pada 2024.
Barang dan jasa dengan tarif normal 10 persen akan tetap dikenakan tarif 8 persen hingga pertengahan 2025, kecuali untuk sektor tertentu seperti real estat, perbankan, telekomunikasi, batu bara, dan barang yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Langkah Vietnam ini menunjukkan strategi kebijakan fiskal yang berbeda dengan Indonesia, dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.- ***
