KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dan akan tetap menjabat hingga masa kepresidenannya berakhir pada 2027.
Ia juga berencana menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang, menyusul krisis politik yang melanda Prancis setelah pemerintah runtuh akibat mosi tidak percaya.
“Anda telah memberi saya mandat demokratis selama lima tahun dan saya akan menjalankan sepenuhnya hingga akhir masa jabatannya,” ungkap Macron dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat Prancis pada Kamis malam, 5 Desember 2024.
Ia mengkritik partai oposisi, menuding mereka sebagai sumber “sinisme” dan “ketidaktanggungjawaban” yang memicu ketidakstabilan politik.
Pemerintahan Michel Barnier, yang hanya bertahan tiga bulan, jatuh setelah 331 anggota parlemen mendukung mosi tidak percaya, termasuk partai sayap kiri dan partai sayap kanan National Rally yang dipimpin Marine Le Pen.
Macron menolak bertanggung jawab atas situasi ini dan akan menunjuk perdana menteri baru yang diharapkan dapat membentuk pemerintahan inklusif.
Perdana menteri yang akan datang diharapkan mampu memimpin pemerintahan minoritas di tengah parlemen yang terpecah.
Situasi ini semakin mempersulit upaya menyusun anggaran 2025, dengan risiko Prancis menghadapi defisit besar tanpa pemerintah stabil.
Pemerintahan Barnier sebelumnya mencoba meloloskan anggaran melalui langkah kontroversial menggunakan pasal konstitusi khusus, yang akhirnya memicu mosi tidak percaya.
Di tengah ketidakpastian ini, Macron terus berupaya menjaga stabilitas, termasuk mempersiapkan acara penting seperti pembukaan kembali Katedral Notre Dame dan menyelenggarakan Olimpiade.
Partai-partai oposisi menyerukan pemilu presiden lebih awal, tetapi pemilihan parlemen baru tidak memungkinkan sebelum Juli 2025.
Meskipun Macron mendapat kritik luas, beberapa pihak mendukung posisinya.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Prancis menganggap mosi tidak percaya sebagai langkah positif, meskipun ada kekhawatiran tentang dampaknya.
Lembaga pemeringkat seperti Moody’s memperingatkan bahwa situasi ini memperburuk kebuntuan politik dan bisa menghambat reformasi ekonomi di Prancis.- ***
Sumber: The Guardian
