KITAINDONESIASATU.COM -Pemerintah Pusat telah menetapkan anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil. Namun, keputusan ini menuai kritikan dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.
Menurut Baco, anggaran Rp 10.000 per porsi tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi di Jakarta, mengingat harga bahan pokok di ibu kota yang sudah cukup tinggi.
Selain itu, jika makan bergizi harus memenuhi standar empat sehat lima sempurna, anggaran tersebut dinilai tidak realistis.
“Tergantung porsi dan menu makanannya. Kalau harus memenuhi standar empat sehat lima sempurna, misalnya ada susu, maka Rp 10.000 per porsi bisa jadi kurang,” ujar Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kepada wartawan pada Rabu (4/12/2024).
Baco mengakui, meskipun anggaran Rp 10.000 per porsi terlihat tidak cukup, biaya tersebut bisa mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam jangka panjang. Dalam sistem kontrak yang lebih panjang, penyedia makanan akan mempersiapkan jutaan porsi dalam setahun dan bisa membeli bahan dalam jumlah besar, yang dapat menekan biaya.
“Jika kontraknya panjang, misalnya untuk satu tahun dan melibatkan jutaan porsi, penyedia bisa membeli bahan-bahan sekaligus dan menggandeng petani untuk memasok bahan pokok. Dengan cara ini, anggaran tersebut bisa mencukupi,” jelas Baco.
Lebih lanjut, Baco juga menyatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menambah alokasi anggaran makan bergizi gratis melalui APBD DKI Jakarta 2025.
Ia mengusulkan penambahan Rp 5.000 per porsi, sehingga anggaran makan bergizi gratis akan menjadi Rp 15.000 per porsi, yang dianggap lebih realistis untuk kebutuhan di Jakarta.
“Kami sedang memikirkan untuk menambah alokasi anggaran ini lewat APBD. Dengan Rp 15.000 per porsi, kami yakin itu cukup,” ujar Baco.
