KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi XII DPR RI, Muhammad Harris, menyampaikan pandangannya mengenai rencana pemerintah untuk memberikan subsidi BBM bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum.
Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, tetapi harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan implementasi yang tepat.
Harris menekankan pentingnya analisis menyeluruh terkait manfaat subsidi BBM untuk kendaraan berpelat kuning.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum, serta mampu menekan biaya operasional agar tarif tetap terjangkau,” ujar Harris, Sabtu (30/11/2024).
Kajian ini perlu mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah agar subsidi mendukung peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih merata dan adil.
Sebagai catatan, Harris menegaskan bahwa subsidi harus diberikan kepada pihak yang berhak, khususnya angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Ia menambahkan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam penyaluran subsidi. Dengan sistem tersebut, diharapkan biaya operasional dapat ditekan sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi dalam penerapan kebijakan ini. Ia menekankan perlunya memastikan subsidi tepat sasaran dan transparan.
“Kami berharap subsidi ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan transportasi umum menjadi pilihan utama masyarakat, sehingga dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon di perkotaan.- ***
