KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah memiliki program dalam merelokasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menko Pratikno menegaskan salah satu program pemerintah untuk relokasi hunian bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak.
Dikatakan Pratiko jika upaya relokasi sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang bukan sekedar hanya membangun rumah saja.
Tetapi pemerintah juga telah memikirkan jauh ke depan untuk membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas.
“Komunitas, aspek sosial, dan antropologi harus dipikirkan,” ujar Pratikno usai mengunjungi lokasi relokasi di Kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh, NTT, Minggu (24/11/2024).
BERITA LAINNYA: Pemerintah Siapkan Relokasi Warga Terdampak Lewotobi di Kecamatan Titihena
Pratikno menegaskan bahwa lokasi hunian tetap harus direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk akses masyarakat ke sumber penghidupan utama, seperti kebun yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi.
“Kita jangan menjauhkan warga dari kebunnya, kalau bisa kebunnya lebih dekat dijangkau dari lokasi hunian tetap yang baru,” tegas Pratikno.
Sejauh ini, terdapat tiga titik lokasi yang sedang diusulkan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Tiga lokasi yang diusulkan itu, di antaranya wilayah Noboleto, Wukoh Lewuloroh, dan Kojarobet.
Lokasi-lokasi tersebut menurut Praktikno mencakup lahan hibah yang diberikan oleh masyarakat setempat, tanah adat yang berasal dari suku lain, serta sebagian dari kawasan hutan lindung.
Pemerintah menjaga betul agar perpindahan ini justru memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.
“Tiga lokasi masih diperdalamI, terutama terkait penyiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya,” jelas Pratikno.
Proses finalisasi lokasi hunian tetap ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan mendatang, bertepatan dengan akhir masa penggunaan hunian sementara.
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mempercepat langkah-langkah konkret untuk mendukung relokasi ini.
“Kita akan finalisasi, kita masih punya waktu setengah tahun di hunian sementara. Tetapi kita harapkan pertengahan bulan depan sudah mulai,” tutur Pratikno.(*/ANO)
Respon (1)