KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Konta Nusantara (IKN) juga ditopang dari investasi swasta dan BUMN. Sehingga pembangunannya saat ini tidak hanya bertumpu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.
Presiden Jokowi mengatakan, sebanyak 55 perusahaan telah menanamkan modalnya di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024. “Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk ke IKN sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” katanya yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8).
Menurut kepala negara, mayoritas proyek investasi tersebut merupakan pembangunan kantor dan perbankan yang mencapai 14 proyek. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek. Untuk di sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.
“Hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp100 triliun. Dengan capaian investasi saat ini yang sudah mencapai Rp56,2 triliun, artinya pemerintah masih harus mengejar investasi Rp43,8 triliun untuk mencapai target tahun ini,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga baru-baru ini resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN. Tujuannya untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan, investor asing memang tidak bisa serta merta masuk terlibat dalam pembangunan di IKN, mereka harus melalui berbagai tahapan seleksi dan sesuai kebutuhan di IKN.
“Memang ada mekanisme seleksi. Mereka harus dievaluasi, feasibility study atau studi kelayakannya. Kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian nanti ditetapkan mana yang memang terbaik. Dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian dan dibangun,” kata Agung belum lama ini.
Adapun sejumlah investor asing yang sudah memasuki tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS) di antaranya investor yang berminat membangun hunian para aparatur sipil negara atau ASN maupun aparat keamanan dan pertahanan. Adalah investor dari China, yakni CITIC Construction yang ingin membangun 60 tower hunian Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Perusahaan ini paling maju proses investasinya karena sudah masuk proses evaluasi FS.
“Mereka paling cepat karena memang sudah mulai sejak akhir 2022. Feasibility study sudah selesai dan sekarang dalam fase evaluasi FS oleh konsultan independen yang di deploy Kementerian Keuangan melalui skema Project Development Facility. Dan nantinya baru proses dilelang,” ujar Agung. (Ifn)
