KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah akan membuat program kartu usaha untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Hal itu seperti disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Ia menjelaskan, program kartu usaha itu merupakan tugas dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha yang mandiri dan berdaya saing.
Dijelaskan, program kartu usaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu Kartu Usaha Afirmatif yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan kuota 10.000 kartu. Serta Kartu Usaha Produktif yang dirancang untuk memperkuat kelas menengah dengan alokasi 15.200 kartu.
Maman menekankan bahwa manfaat kartu usaha tidak hanya sebatas pada pemberian pelatihan. Para penerima kartu juga akan mendapatkan akses terhadap permodalan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka, termasuk bantuan dalam mengurus berbagai persyaratan legal seperti sertifikasi dan perizinan.
Ia menyebut kartu usaha ini nantinya akan terintegrasi dengan platform digital “Sapa UMKM” yang juga bakal dikembangkan oleh Kementerian UMKM.
Platform yang mengintegrasikan data UMKM ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap program tersebut.
“Ini program amanah dari Bappenas yang memang sedang kami godok bersama antara Kementerian UMKM dan Bappenas,” ujar Maman.
