News

Susu Lokal Dibuang, Wakil Ketua DPR Soroti Dampak Impor Susu Berlebih

×

Susu Lokal Dibuang, Wakil Ketua DPR Soroti Dampak Impor Susu Berlebih

Sebarkan artikel ini
FotoJet 2 5
Peternak membuang susu sapi

KITAINDONESIASATU.COM – Aksi peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu akibat terbatasnya pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan derasnya impor susu, mendapat respon Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Saan menekankan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan peternak sapi lokal agar mereka tidak lagi membuang hasil panen susu.

“Kita berharap pemerintah tetap memprioritaskan peternak sapi lokal, terutama yang menghasilkan susu,” ujar Saan seperti ditulis Parlementaria pada Minggu, 10 November 2024.

Meski ia mengakui pentingnya impor susu untuk memenuhi kebutuhan nasional, Saan menegaskan pemerintah harus memastikan mayoritas pasokan susu tetap berasal dari peternak lokal.

BACA JUGA: Indonesia Bersiap Jadi Negara Bebas Plastik Impor, Serius Nih?

Politisi dari Partai NasDem ini menambahkan, perhatian khusus pada peternak lokal akan membantu susu domestik bersaing dengan produk impor.
Saan menyarankan agar keran impor hanya dibuka ketika pasokan lokal tidak mencukupi kebutuhan nasional.

“Setelah menghitung kekurangan dari lokal, baru ditentukan berapa kebutuhan impor,” jelasnya.

Sebelumnya, peternak di Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengeluhkan rendahnya penyerapan susu lokal oleh industri akibat minimnya kontrol terhadap impor. Bayu berharap pemerintah lebih memperhatikan pasokan dalam negeri dan membuka diskusi terkait harga susu dengan industri.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah pada 2025-2029 untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu nasional.

Rencana ini diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Selasa (5/11/2024), dengan kebutuhan susu nasional diperkirakan mencapai 8,5 juta ton pada 2029, termasuk 4,9 juta ton untuk kebutuhan reguler dan 3,6 juta ton untuk program bergizi tersebut.- ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *