KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif menyusul polemik internal kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.
Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) organisasi tersebut resmi diblokir sementara untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama konflik internal belum terselesaikan.
Kebijakan ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setelah menerima permohonan resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan sesuai kewenangan kementerian setelah surat permohonan PSSI diterima.
Langkah tersebut bertujuan menjaga agar tidak terjadi perubahan administrasi organisasi sebelum terdapat kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui melalui mekanisme organisasi di bawah naungan PSSI.
Pemblokiran FFI Tidak Menghentikan Aktivitas Olahraga Futsal
Andi menegaskan, pembatasan akses SABH tidak berarti seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal dihentikan. Kebijakan Kemenkum hanya menyasar administrasi badan hukum FFI yang tercatat dalam sistem kementerian.
Dengan demikian, kegiatan pertandingan, pembinaan atlet, hingga aktivitas futsal lainnya tetap dapat berjalan di bawah koordinasi PSSI.
Menurut Andi, pihaknya masih menunggu penyelesaian persoalan kepengurusan dari internal PSSI dan organisasi futsal.





