Pemblokiran sementara ini juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya perubahan data yang berpotensi memperumit proses penyelesaian konflik.
Sebelumnya, persoalan kepengurusan FFI turut mencuat setelah PSSI menerbitkan surat keputusan terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Kebijakan tersebut kemudian mendapat keberatan resmi dari pihak FFI.
Situasi ini membuat penyelesaian konflik organisasi menjadi perhatian dalam tata kelola futsal nasional. Kejelasan kepengurusan definitif diperlukan agar administrasi badan hukum dan mekanisme organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)





