KITAINDONESIASATU.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti krisis air bersih yang masih melanda beberapa daerah di tengah musim pancaroba, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini.
Ia menyatakan bahwa keterbatasan akses air bersih tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit dan menurunkan kesejahteraan warga.
Puan menjelaskan bahwa beberapa wilayah, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah, telah mengalami krisis air bersih selama beberapa bulan terakhir.
Masyarakat hanya bergantung pada pasokan air dari pemerintah sekitar 15 liter per hari, jumlah yang jauh dari cukup untuk kebutuhan harian.
Di Klaten, Jawa Tengah, sekitar 7.185 keluarga terdampak kekeringan, hanya bergantung pada bantuan dropping air bersih dari BPBD sejak Juni. Kota Cilegon di Banten dan Jonggol, Kabupaten Bogor, juga menghadapi krisis serupa.
Puan menekankan perlunya solusi jangka panjang, terutama untuk daerah dengan topografi perbukitan yang rentan kekeringan. Ia mendorong peningkatan infrastruktur seperti penampungan air untuk menjamin ketersediaan air bersih.
Dampak krisis air bersih yang terus berlanjut, menurut Puan, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti infeksi kulit, gangguan pencernaan, dan masalah sosial karena terbatasnya akses air. Jika tidak diatasi, masalah ini akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan laporan WRI (World Resources Institute) 2023, sekitar 25 negara, termasuk Indonesia, berisiko mengalami krisis air yang parah pada 2050.
Khususnya di Jawa, Bali, dan sebagian Aceh, tekanan air semakin tinggi akibat perubahan iklim. Puan mengingatkan bahwa jika kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi, dampaknya akan semakin memperparah kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Air bersih, menurut Puan, merupakan kunci dalam berbagai sektor, termasuk pertanian yang menopang ekonomi. Misalnya, di Lombok, petani bahkan harus menggunakan es batu untuk menyirami tanaman tembakau akibat kekurangan air.
Selain meningkatkan kapasitas distribusi, ia mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk menjamin ketersediaan air di wilayah yang rawan kekeringan.
Sebagai bangsa dengan kekayaan maritim, Puan menilai bahwa Indonesia seharusnya mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi seluruh rakyatnya.
Ia menegaskan bahwa air bersih adalah hak dasar yang diatur oleh konstitusi dan harus dipenuhi oleh negara.
Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap air bersih dan tidak lagi menghadapi krisis kesehatan dan kesejahteraan akibat kekurangan air.- ***
