KITAINDONESIASATU.COM– Mantan Wali Kota Bogor yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut penurunan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di sejumlah tempat merupakan penyesuaian yang wajar setelah perubahan status jabatannya.
Namun, Bima Arya mengingatkan bahwa proses penurunan foto Gibran harus tetap dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat berkunjung ke Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, perubahan status jabatan Gibran secara formal menjadi dasar adanya sejumlah penyesuaian di lapangan.
“Intinya, Pak Gibran kan sudah dinyatakan berhenti sebagai wakil presiden secara formal. Artinya, di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu wajar selama dilakukan secara etis,” ucap Bima.
Bima Arya Ingatkan Etika Penurunan Foto Gibran
Meski menilai penyesuaian tersebut sebagai hal yang wajar, Bima Arya tidak merinci mekanisme maupun ketentuan teknis terkait penurunan foto Gibran Rakabuming Raka.
Ia hanya menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Menurutnya, perubahan status jabatan tidak seharusnya menjadi alasan munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika.
Bima juga mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Daerah Diminta Fokus Layani Masyarakat
Lebih lanjut, Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa konstitusi telah mengatur tahapan dan mekanisme pergantian wakil presiden. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati aturan yang berlaku.
“Konstitusi kita sudah jelas. Sudah ada aturan dan tahapannya, termasuk bagaimana proses pergantian wakil presiden. Jadi, saya meminta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga dan menjalankan program-program prioritas,” tegasnya.
Bima menambahkan, dinamika politik nasional tidak boleh menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, kepala daerah harus tetap menjalankan tanggung jawab pemerintahan demi kepentingan masyarakat, terlepas dari perkembangan politik di tingkat nasional.
Dengan demikian, Bima Arya menekankan bahwa penyesuaian terkait penurunan foto Gibran perlu dilakukan secara etis, sementara pelayanan publik dan program pemerintah daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
