KITAINDONESIASATU.COM – Polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Setelah muncul pernyataan seorang tokoh senior dalam sebuah podcast mengenai dugaan keterlibatan salah satu ketua umum partai politik yang disebut merestui atau memiliki andil dalam penyadapan, nama Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, ikut menjadi sorotan publik. Bahlil tidak menerima tuduhan yang mengarah kepada dirinya. Ia bahkan memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut untuk membuktikan tuduhannya. Jika tidak, Bahlil menyatakan akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum.
Menurut saya, sikap Bahlil merupakan respons yang dapat dipahami dalam perspektif perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang. Sebab, menuduh seseorang terlibat dalam skandal penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan ringan. Tuduhan tersebut memiliki konsekuensi politik, hukum, dan reputasi yang serius.
Pertama, kebebasan berpendapat bukan kebebasan menuduh tanpa tanggung jawab. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut bukan hak absolut. Setiap orang tetap memiliki tanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terlebih jika tuduhan tersebut disebarluaskan melalui media publik seperti podcast dan media sosial. Kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting demokrasi. Akan tetapi, kritik harus dibedakan dari tuduhan faktual yang menyerang kehormatan seseorang. Jika seseorang menyampaikan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam tindakan ilegal, tentu harus ada dasar informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang demokrasi berubah menjadi ruang pengadilan opini, tempat seseorang dijatuhi hukuman sosial sebelum fakta dibuktikan.
Kedua, Bahlil memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Namun, hukum juga memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Artinya, tidak setiap pernyataan kontroversial otomatis merupakan tindak pidana. Isi pernyataan, konteks, maksud, dasar faktual, dan kepentingan publik harus diperiksa secara objektif. Jika tuduhan terhadap Bahlil memang disampaikan sebagai fakta tanpa dasar yang memadai dan memenuhi unsur tindak pidana, langkah hukum merupakan hak yang sah untuk ditempuh.
Ketiga, somasi 3 x 24 jam harus menjadi kesempatan klarifikasi, bukan ancaman pembungkaman. Menurut saya, langkah Bahlil memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk membuktikan atau mengklarifikasi pernyataannya merupakan pendekatan yang patut diapresiasi. Namun, kesempatan tersebut sebaiknya digunakan untuk mencari kejelasan, bukan memperuncing konflik politik. Apabila memang memiliki bukti, pihak yang menyampaikan tuduhan harus berani menjelaskan dasar pernyataannya. Sebaliknya, apabila informasi tersebut hanya berupa spekulasi, sudah sepatutnya dilakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi sendiri bukan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Demikian pula ancaman laporan pidana tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik yang dilakukan demi kepentingan umum.
Keempat, aparat penegak hukum harus mengusut dugaan penyadapan secara transparan. Kita tidak boleh kehilangan fokus terhadap persoalan utama, yaitu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika benar terjadi penyadapan ilegal, maka siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum. Jangan sampai polemik tuduhan antartokoh justru mengaburkan substansi perkara. Pengungkapan dugaan penyadapan harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan spekulasi politik.
Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa Bahlil berhak menempuh jalur hukum untuk melindungi kehormatan dirinya dan institusi politik yang dipimpinnya. Namun, proses hukum harus tetap objektif, proporsional, dan menghormati kebebasan berpendapat. Demokrasi membutuhkan keberanian untuk berbicara, tetapi negara hukum membutuhkan tanggung jawab atas setiap perkataan. Jangan menjadikan podcast sebagai tempat melempar tuduhan tanpa pertanggungjawaban. Namun, jangan pula menjadikan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik. Sebab, dalam negara hukum, siapa pun boleh berbicara, tetapi setiap orang harus siap mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya.
Oleh: Tarmudi, S.H., M.H.
Dosen FH UIC Jakarta
(BiiHann^^)
