KITAINDONESIASATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lambat dalam menangani sebuah masalah. Salah satunya adalah upaya pengawasan anggur Shine Muscat yang disebut mengandung residu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja BPOM terkait peredaran anggur Shine Muscat. Ia menilai seharusnya BPOM segera berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memeriksa kandungan zat berbahaya dalam anggur tersebut.
“Tadi pagi saya baru telepon Rizkal (Deputi Bidang Penindakan BPOM) karena ada informasi bahwa anggur muscat tidak boleh masuk ke Indonesia karena mengandung banyak bahan kimia berbahaya,” kata Irma dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dan BPOM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/10).
Menurut Irma, kenapa BPOM tidak segera mengambil tindakan, terlebih deputi yang dihubunginya hanya menjawab itu bukan wilayah BPOM, melainkan Badan Karantina. “Saya merasa, bukan itu jawaban yang tepat. Seharusnya BPOM berkoordinasi dengan mereka atas permasalah yang baru muncul ini,” ucapnya.
Irma menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPOM dan Badan Karantina, terutama setelah Thailand menemukan residu pestisida berbahaya pada anggur muscat impor. Ia pun mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan.
“Jangan hanya merujuk pada informasi dari Thailand atau Malaysia. Itu bukan cara kerja yang baik. BPOM harus bertindak dan berkoordinasi dengan Badan Karantina,” ungkapnya.
Ditambahkan Irma, BPOM harus memastikan bahwa jika ada masalah seperti ini, mereka berkoordinasi dengan Badan Karantina dan melaporkan hasilnya. Ia pun mengkritik BPOM yang mengedepankan ego sektoral. “Jika hanya fokus pada fungsi masing-masing tanpa kolaborasi, usaha untuk menyehatkan masyarakat Indonesia tidak akan berhasil,” ungkapnya.(*)
