KITAINDONESIASATU.COM – Suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan kini tidak hanya menjadi persoalan angka di atas kertas. Pemerintah menuntut agar tambahan dana tersebut benar-benar terasa dalam pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas saat dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Pertemuan itu antara lain membahas perkembangan kondisi keuangan BPJS Kesehatan setelah pemerintah menyetujui tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan dan arus kas lembaga tersebut.
Budi menyebut pemerintah ingin memastikan persoalan finansial BPJS tidak berhenti pada penyelamatan arus kas. Dampaknya harus berlanjut hingga ke rumah sakit dan pasien.
Menurutnya, pembayaran klaim kepada rumah sakit harus semakin lancar. Dengan begitu, fasilitas kesehatan memiliki ruang yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat,” ujar Budi.
Rp20 Triliun Jangan Berhenti di Atas Kertas
Budi menyoroti masih adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan di sejumlah rumah sakit. Persoalan yang muncul antara lain antrean panjang hingga akses layanan yang dinilai berbeda antara pasien BPJS dan pasien lainnya.
Karena itu, pemerintah meminta rumah sakit tidak memperlakukan peserta BPJS secara berbeda dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Budi menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus diikuti perubahan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin kondisi keuangan BPJS membaik tetapi persoalan pelayanan di lapangan tetap sama.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya,” tegasnya.
Ia juga meminta kualitas pelayanan tetap menjadi perhatian setelah pembayaran kepada rumah sakit diperbaiki.
Pasalnya, tujuan akhir dari intervensi pemerintah bukan sekadar membuat laporan keuangan BPJS lebih sehat, tetapi memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Budi juga menyampaikan perkembangan kondisi BPJS sekaligus membahas keberlanjutan pembiayaan untuk tahun-tahun berikutnya.
Menurut Budi, pemerintah perlu memikirkan kondisi keuangan BPJS bukan hanya untuk 2026, tetapi juga memastikan keberlanjutan program pada 2027 dan seterusnya.
“Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” kata Budi.
Dengan demikian, tantangan setelah suntikan Rp20 triliun bukan hanya memastikan dana tersebut tersalurkan. Pemerintah juga menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memastikan stabilitas keuangan BPJS berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (*)
