KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintahan Digital Kota Bogor terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membuka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 bersama Asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa, 22 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Dedie Rachim menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkomitmen menjadikan pemerintahan digital Kota Bogor sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kota Bogor tengah mempersiapkan diri dan berusaha konsisten menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah betul-betul bisa maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Dedie Rachim.
Pemerintahan Digital Kota Bogor Jadi Basis Pelayanan Publik
Dedie Rachim mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot Bogor terus melakukan penguatan mulai dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga pengembangan pemerintahan digital Kota Bogor secara menyeluruh.
Kota Bogor telah mendapatkan penilaian SPBE sejak 2018 dengan tren peningkatan secara bertahap. Pada 2018, nilai SPBE Kota Bogor berada di angka 2,91 dan meningkat menjadi 4,08 pada 2024.
“Pemkot Bogor secara serius mempersiapkan bukan hanya SPBE, tetapi juga transformasi menuju pemerintahan digital,” jelas Dedie Rachim.
Kota Bogor Memiliki 839 Layanan Digital
Dalam pengembangan pemerintahan digital Kota Bogor, Pemkot Bogor saat ini memiliki 839 layanan digital dan 282 aplikasi yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat 65 lokasi WiFi publik dan 169 titik CCTV yang telah terintegrasi. Infrastruktur digital tersebut terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kota Bogor.
Pemkot Bogor juga melakukan penataan kabel utilitas udara dengan memasukkannya ke dalam box utilitas. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan kabel utilitas telah dilakukan sepanjang kurang lebih 36 kilometer.
Dedie Rachim mengatakan Pemkot Bogor akan terus memperluas integrasi infrastruktur digital, termasuk menambah CCTV di berbagai titik.
“Kami akan coba melengkapi CCTV setiap 100 meter bekerja sama dengan APJATEL. Penambahan panjang jalan untuk penurunan kabel terus dilakukan sampai seluruh area dari total hampir 127 kilometer di Kota Bogor dapat tertata,” katanya.
Bogor Single Window dan Command Centre
Selain penguatan infrastruktur digital, Pemkot Bogor juga mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintahan digital Kota Bogor.
Salah satunya adalah Bogor Single Window yang telah berjalan dan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah maupun masyarakat.
Tahun ini, Pemkot Bogor juga tengah menyelesaikan pembangunan Command Centre Bogor. Fasilitas tersebut nantinya akan melibatkan sembilan perangkat daerah dalam pengelolaannya.
Menurut Dedie Rachim, penguatan pemerintahan digital tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga melalui kolaborasi antarinstansi.
Pemkot Bogor Integrasikan Data Digital
Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor. Kerja sama tersebut mencakup overlay peta digital Kota Bogor yang mencakup hampir 290 ribu bidang tanah dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemkot Bogor juga terus melakukan sinkronisasi data dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS, serta melakukan verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dilakukan agar data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin komprehensif, lengkap, valid, dan mutakhir.
KemenPANRB Apresiasi Pemerintahan Digital Kota Bogor
Dalam evaluasi tersebut, Asesor KemenPANRB, Anak Agung Kompiang Oka Sudana, mengapresiasi pelaksanaan pemerintahan digital Kota Bogor.
Menurutnya, pemerintahan digital merupakan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Ia menyebutkan, dari empat lokus yang menjadi pemantauan, Kota Bogor menjadi salah satu daerah dengan nilai yang relatif tinggi. Melalui proses klarifikasi tersebut, ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan.
“Sebagai informasi, rata-rata nasional ada di angka 1,7 dan Kota Bogor relatif tinggi, sudah di atas 2. Saya melihat semangat yang ada menggambarkan hal tersebut,” kata Anak Agung Kompiang Oka Sudana secara virtual.
Dengan berbagai pengembangan tersebut, pemerintahan digital Kota Bogor terus diarahkan untuk memperkuat integrasi layanan, infrastruktur, dan data guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
