KITAINDONESIASATU.COM – Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus berkembang.
Peristiwa yang sebelumnya mencuat setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami gangguan kesehatan kini meluas setelah keluhan serupa dilaporkan dari sejumlah sekolah penerima makanan dari dapur yang sama.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan pangan, sistem pengawasan, hingga kelengkapan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan.
Terlebih, SPPG Kalitengah diketahui mendistribusikan ribuan porsi makanan setiap hari ke berbagai lembaga pendidikan.
Data sementara menunjukkan 88 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan sekitar 462 korban lainnya telah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan.
Keluhan yang dialami antara lain sakit perut, mual, muntah, dan pusing. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih melakukan pendataan dan pemantauan terhadap para penerima MBG yang terdampak.
SPPG Kalitengah Hentikan Operasional, Izin Dapur Ikut Diperiksa
Dugaan gangguan kesehatan tidak hanya terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Sebanyak 19 lembaga pendidikan di Kecamatan Tanggulangin, mulai dari TK hingga SMA, disebut terdampak.
Jumlah korban dari luar pesantren juga dilaporkan mencapai lebih dari 500 orang, meski angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan.
SPPG Kalitengah diketahui memproduksi sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke lingkungan Manbaul Hikam, sementara sisanya diberikan kepada sekolah-sekolah di sekitar Tanggulangin.
Luasnya cakupan distribusi membuat aspek keamanan pangan menjadi krusial karena persoalan pada satu dapur berpotensi berdampak kepada banyak penerima.
Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama kepolisian juga mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium guna mengetahui penyebab gangguan kesehatan.
Selain keamanan pangan, aspek perizinan turut menjadi perhatian. Dari sekitar 170 SPPG yang beroperasi di Sidoarjo, sebanyak 31 disebut belum mengantongi izin.
Pemerintah daerah berencana melakukan inspeksi untuk memastikan kondisi fasilitas dan kelengkapan administrasi SPPG Kalitengah.
