KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk kementeriannya yang hanya sebesar Rp64 miliar.
Pigai mendesak agar tim transisi segera melakukan perombakan anggaran demi mendukung tercapainya visi misi Presiden Prabowo Subianto. “Presiden mendirikan Kementerian HAM dengan tujuan besar, jadi tim transisi harus segera merombak anggaran.
Dengan hanya Rp64 miliar dari total Rp20 triliun, tidak mungkin kita mencapai visi dan misi Presiden,” ujar Pigai pada Senin 21 Oktober 2024.
Pigai mengingatkan bahwa Asta Cita Prabowo mencakup empat poin penting, di mana HAM menjadi prioritas utama, diikuti oleh demokrasi dan keadilan.
BACA JUGA: Daftar Kementerian Baru di Kabinet Merah Putih 2024-2029 Pemerintahan Prabowo Gibran
Pembentukan Kementerian HAM, menurut Pigai, merupakan langkah strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
Dalam pemaparan awal, data dari tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa Kementerian HAM menerima alokasi anggaran terkecil dibandingkan kementerian lainnya, seperti Kementerian Hukum yang mendapat Rp7,2 triliun dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan yang memperoleh Rp13,3 triliun.
Pigai berharap anggaran Kementerian HAM dapat ditingkatkan hingga di atas Rp20 triliun, meskipun menyadari hal itu bergantung pada kemampuan negara.
Ia menegaskan bahwa pembangunan HAM, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, sangat penting. Pigai juga telah berdiskusi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait hal ini.
Natalius Pigai dikenal sebagai aktivis HAM yang vokal, terutama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.
Prabowo Subianto menunjuk Pigai sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pigai, tokoh asal Papua Tengah, memiliki rekam jejak panjang sebagai pembela HAM dan aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan.- ***
