KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, melontarkan serangan verbal keras kepada Amerika Serikat setelah muncul klaim bahwa aset Iran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian asal Negeri Paman Sam.
Melalui akun media sosial X pada Kamis (25/6), Qalibaf menegaskan bahwa Washington keliru jika menganggap dana milik Teheran yang dibebaskan akan dipakai untuk memborong komoditas pertanian Amerika.
“Amerika secara keliru mengklaim bahwa aset kami yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian mereka,” tulis Qalibaf.
Dalam pernyataan yang tajam, ia menyindir bahwa satu-satunya hasil panen yang diperoleh Iran dari Amerika adalah warisan ketidakpercayaan yang telah ditanam Washington selama puluhan tahun.
Tak berhenti di situ, Qalibaf juga menyerang reputasi perdagangan dan politik AS. Menurutnya, Amerika hanya mengekspor kedelai hasil rekayasa genetika (GMO), janji-janji yang tidak ditepati, serta berbagai pernyataan yang dinilainya tidak memiliki substansi.
Pernyataan keras tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa tahap awal pelonggaran finansial untuk Iran akan melibatkan sekitar 500 juta dolar AS dalam bentuk pengadaan barang-barang asal Amerika.
Trump menegaskan bahwa tidak akan ada dana tunai yang langsung diserahkan kepada Teheran. Sebagai gantinya, dana Iran yang selama ini dibekukan akan digunakan untuk membayar petani Amerika yang memasok produk pangan seperti jagung dan gandum.
“Iran sangat membutuhkan makanan, dan kami akan membelikannya untuk mereka secara eksklusif dari Amerika Serikat,” kata Trump.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah Amerika akan mengawasi secara ketat pencairan dana Iran yang dibekukan di kawasan Teluk sebagai bagian dari kesepakatan kedua negara.
Menurut Bessent, sebagian besar dana tersebut akan diarahkan untuk pembelian bahan pangan dan obat-obatan dari Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan bahwa pencairan tahap pertama kemungkinan dilakukan melalui Qatar dengan pengawasan langsung pejabat Kementerian Keuangan AS di Doha.
Polemik ini terjadi di tengah perdebatan sengit mengenai implementasi kesepahaman terbaru Iran-AS yang mencakup pelonggaran sanksi serta pencairan aset Iran yang selama bertahun-tahun dibekukan.
Kesepakatan yang dimediasi Pakistan itu mulai berlaku sejak 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuka babak baru hubungan kedua negara yang masih dipenuhi ketegangan dan saling curiga. (*)
