KITAINDONESIASATU.COM – Terobosan besar berhasil diraih Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan penerbangan haji. Otoritas penerbangan Arab Saudi memberikan lampu hijau kepada Garuda Indonesia untuk mengisi kursi kosong pada penerbangan pulang pesawat haji, sebuah kebijakan yang dinilai berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi bernilai ratusan triliun rupiah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa izin tersebut diberikan oleh General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi setelah melalui proses diplomasi yang intensif antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di Kerajaan Saudi.
Selama ini, pesawat carter haji Indonesia yang mengantar jemaah ke Arab Saudi harus kembali ke tanah air tanpa penumpang atau dalam kondisi kosong. Situasi tersebut dianggap sebagai peluang ekonomi yang selama bertahun-tahun belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Dahnil, persoalan penerbangan kosong itu bahkan menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut meminta kementerian terkait segera mencari solusi agar penerbangan pulang tidak lagi terbuang sia-sia dan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta manajemen Garuda Indonesia bergerak cepat menyusun langkah konkret agar kebijakan baru ini dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Pemerintah kini menyiapkan strategi besar dengan menjadikan penerbangan pulang tersebut sebagai sarana membawa wisatawan dari Timur Tengah ke Indonesia. Kementerian Pariwisata didorong untuk memasarkan berbagai destinasi unggulan nasional kepada masyarakat Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah agar kursi-kursi kosong tersebut dapat terisi.
Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat besarnya arus pergerakan masyarakat Indonesia ke Arab Saudi setiap tahun. Data pemerintah menunjukkan jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia mencapai sekitar 3,2 juta orang per tahun, terdiri dari sekitar 3 juta jemaah umrah dan lebih dari 221 ribu jemaah haji.
Tak hanya itu, nilai perputaran dana yang mengalir ke Arab Saudi dari sektor haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp120 triliun hingga Rp180 triliun setiap tahun. Karena itu, Presiden Prabowo meminta pembentukan tim khusus guna menekan arus keluar devisa sekaligus menciptakan arus masuk ekonomi yang lebih besar ke Indonesia.
Pemerintah berharap kebijakan baru ini tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah, tetapi juga menjadi mesin penggerak sektor pariwisata nasional serta memperkokoh posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan nasional di pasar internasional. (*)
