KITAINDONESIASATU.COM – Kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan 30 ribu calon manajer ‘Koperasi Desa Merah Putih’ untuk mengikuti program pelatihan semimiliter menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan dan netizen.
Program yang digelar bekerja sama dengan instansi pertahanan tersebut dinilai tidak relevan dan dipertanyakan urgensinya oleh sejumlah pengamat perkoperasian, netizen serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Salah satu di antaranya pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani yang mempertanyakan kebijakan mengikutsertakan 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
“Mengapa kawan-kawan TNI ini, memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?” katanya kepada wartawan saat peluncuran buku “Memoar Agus Widjojo: Militer Pemikir, Pemikir Militer” di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, kemarin.
Dikatakan, yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah koperasi adalah kemampuan manajerial, pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan, serta keahlian dalam tata kelola keuangan. Pendekatan fisik dan disiplin ketat ala militer dianggap tidak akan menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh industri perkoperasian modern di lapangan.
Ungkapan senada disampaikan netizen yang mengkritik kebijakan tersebut. Selain masalah relevansi, muncul kekhawatiran mengenai dampak psikologis dari militerisasi sektor sipil ini.
“Pendekatan yang terlalu kaku dikhawatirkan dapat melahirkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan top-down di dalam struktur manajemen,” kata satu netizen, Heri dikutip Kamis 25 Juni 2026.
Ditambahkan Heri, hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan asas dasar koperasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, kesetaraan, serta demokrasi ekonomi.
Sebelumnya sebanyak 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) selama 45 hari.
“Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut sekitar 35.476 orang, terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kepada wartawan. (*)
