KITAINDONESIASATU.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti kondisi ekonomi nasional hingga maraknya praktik korupsi saat memperingati hari lahir Presiden pertama RI Soekarno ke-125.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (6/6), Hasto menilai melemahnya nilai tukar rupiah, tekanan pada sektor riil, hingga turunnya indeks harga saham menjadi sinyal bahwa tata kelola negara belum berjalan secara optimal.
“Melemahnya rupiah, turunnya indeks harga saham, dan sektor riil yang tertekan serta berbagai kasus korupsi merupakan buah dari tata kelola negara yang tidak berjalan baik,” ujar Hasto.
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena disampaikan di momentum peringatan kelahiran Bung Karno, tokoh proklamator sekaligus pendiri bangsa yang selama ini dikenal vokal melawan ketidakadilan dan penindasan.
Hasto juga menyinggung lemahnya sistem hukum yang dinilai membuka ruang bagi munculnya berbagai praktik ketidakadilan di tengah masyarakat.
Ia kemudian mengingatkan kembali pesan besar Bung Karno bahwa perjuangan bangsa Indonesia sejatinya bukan melawan individu tertentu, melainkan melawan sistem yang menyengsarakan rakyat.
“Bung Karno pernah menegaskan bahwa yang dilawan rakyat Indonesia bukanlah orang Belanda, melainkan nafsu yang menghisap dan menyengsarakan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan pentingnya menghidupkan kembali ajaran Trisakti Bung Karno sebagai fondasi memperkuat bangsa.
Konsep Trisakti sendiri mencakup tiga prinsip utama, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menurut Hasto, penerapan prinsip tersebut bisa menjadi jalan untuk memperkuat sistem hukum, membangun keadilan sosial, sekaligus menghadapi berbagai persoalan yang membebani rakyat.
“Trisakti Bung Karno adalah tekad menjadi bangsa kuat untuk melawan sistem yang melahirkan penderitaan rakyat. Gagasan Bung Karno terbukti menjadi kompas perjuangan bangsa,” tegasnya.
Ia berharap semangat perjuangan Bung Karno terus dijaga dan dijadikan pedoman dalam membangun Indonesia ke depan. (*)
