KITAINDONESIASATU.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Jawa Timur karena belum memenuhi sejumlah persyaratan penting terkait administrasi, sanitasi, dan standar keamanan pangan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan ketat untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi penerima manfaat.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pemerintah daerah mendukung langkah tegas tersebut.
Menurutnya, penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi risiko yang dapat muncul dalam proses produksi maupun distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Fokus pada Kelayakan Sanitasi dan Infrastruktur Dapur MBG
Salah satu syarat utama yang belum dipenuhi sejumlah SPPG adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dokumen ini menjadi indikator bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang berlaku.
Selain itu, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pengelolaan limbah dapur dan lingkungan sekitar.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan waktu selama 30 hari kepada pengelola SPPG untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Proses pengurusan izin akan terus dipantau agar tidak terhambat oleh prosedur administrasi di tingkat daerah.
