KITAINDONESIASATU.COM- Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Hotel Prima di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa 19 Mei 2026. Sidak dilakukan menyusul aduan warga RT 01 RW 19 Katulampa yang mengaku terdampak aktivitas pembangunan hotel tersebut.
Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, dan dihadiri anggota Komisi III lainnya, yakni Ence Setiawan, Jatirin, Karnain Asyhar, Juhana, Eka Wardhana, Tri Riyanto, dan Pepen Firdaus.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan langsung kondisi di lapangan sebelum pihaknya memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) maupun manajemen Hotel Prima ke Gedung DPRD Kota Bogor.
“Kami dari Komisi III menindaklanjuti atas aduan warga masyarakat di pekan kemarin, RT 1/RW 19 Katulampa, atas pembangunan Hotel Prima yang sekarang sedang berjalan ini,” ujar Abdul Rosyid.
Menurutnya, warga mengeluhkan sejumlah dampak pembangunan, mulai dari kebisingan proyek hingga gangguan terhadap rumah warga sekitar.
“Beberapa poin yang disampaikan oleh warga ternyata memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, terutama entah itu kebisingan, bahkan ada beberapa yang kena dampak penutupan jendela di sebelah sana,” katanya.
Rosyid menegaskan, hasil sidak akan menjadi bahan evaluasi Komisi III untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk mengecek aspek perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan hotel.
“Nah, kami dari sini ingin memastikan langsung sebelum kami memanggil OPD, memanggil pihak hotel nanti ke kami, ke gedung dewan, kami ingin datang langsung ke lokasi seperti apa pembangunannya. Mudah-mudahan langkah selanjutnya kita akan cek bagaimana perizinannya, yang kedua bagaimana amdalnya, bagaimana nanti ke depannya untuk proses pembangunan hotel ini,” jelasnya.
Selain persoalan dampak lingkungan, Komisi III juga menyoroti potensi kemacetan akibat aktivitas hotel di kawasan Katulampa. Menurut Rosyid, keberadaan pusat bisnis harus dibarengi dengan infrastruktur jalan yang memadai agar tidak menimbulkan bottleneck atau titik kemacetan baru.
“Kami juga ingin memastikan bahwa sarana transportasi dari mulai hotel ini sampai ke pertigaan jangan sampai terjadi bottleneck. Karena walau bagaimanapun, ketika terjadi ada pusat bisnis, pusat pendidikan, harus dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang memadai,” ucapnya.
Ia memastikan DPRD Kota Bogor akan segera memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan mengenai pembangunan tersebut.
“Pekan depan akan kami langsung panggil pihak terkait, dari mulai OPD dulu yang akan kami panggil, kemudian setelah itu manajemen hotel,” katanya.
Rosyid juga menegaskan, pihaknya tidak segan meminta penghentian sementara pembangunan apabila pihak hotel tidak kooperatif memenuhi panggilan DPRD.
“Ketika manajemen hotel tidak merespons apa yang kami lakukan dalam pemanggilan itu, kami mohon maaf, dengan tegas kami meminta pihak hotel untuk menstop sementara proses pembangunan selanjutnya sampai pihak hotel bisa menjelaskan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menilai persoalan kemacetan di kawasan Katulampa memang sudah menjadi perhatian serius DPRD Kota Bogor.
“Kalau hari ini masyarakat mengeluh bagaimana terganggu aktivitas sehari-hari, ini sudah jadi pemikiran kami bahwa memang harus ada solusi kaitan dengan bottleneck-bottleneck yang terjadi di persimpangan-persimpangan Katulampa, Parung Banteng, terus kemudian Bantar Kemang,” ujarnya.
Menurut Eka, kondisi lalu lintas di kawasan tersebut saat ini sudah sangat padat dan menghambat mobilitas warga.
“Bisa dibayangkan dari Perumahan Griya Katulampa menuju R3 saja bisa setengah jam lebih,” katanya.
Ia menambahkan, usai sidak ini Komisi III akan melihat kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung untuk menunjang aktivitas masyarakat di wilayah Katulampa.
“Selain kami silaturahmi melihat langsung kondisi pembangunan Hotel Prima, setelah ini kami akan melihat bagaimana kebutuhan warga kaitan dengan pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas sehari-hari di wilayah Katulampa ini,” tutupnya.
