KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap aksi Amerika Serikat yang diduga menyita kapal kargo Iran di sekitar Selat Hormuz—jalur vital energi dunia yang kini berubah jadi zona panas penuh ancaman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, blak-blakan menyebut tindakan AS sebagai penyergapan paksa yang berisiko memperparah situasi yang sudah rapuh dan kompleks. Beijing pun mengingatkan, setiap langkah gegabah di kawasan ini bisa memicu efek domino berbahaya bagi stabilitas global.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump justru menyulut api konflik. Ia menuding Iran melakukan aksi penyitaan terhadap kapal kargo Touska di Teluk Oman, bahkan mengklaim pasukan komando bersenjata telah melumpuhkan sistem navigasi kapal tersebut. Tak berhenti di situ, Trump melontarkan ancaman mengerikan jika gencatan senjata runtuh.
China langsung menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghormati kesepakatan damai yang masih rapuh. Menurut Beijing, menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz adalah kepentingan bersama dunia, mengingat jalur ini mengalirkan sekitar 20 persen pasokan energi global.
Namun situasi kian pelik. Iran menegaskan tidak akan tunduk pada ultimatum Washington. Juru bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baqaei, menolak keras tekanan AS dan menegaskan Teheran akan tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya tanpa kompromi.
Bahkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyindir keras langkah AS yang dianggap tidak serius dalam diplomasi, terutama setelah ancaman terhadap pelabuhan dan kapal Iran terus dilontarkan.
Konflik ini sendiri sudah memanas sejak serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu, yang dibalas Teheran dengan serangan ke target militer AS dan Israel. Meski sempat tercapai gencatan senjata dua Minggu hingga 22 April 2026, negosiasi justru mandek total.
Kini, dengan blokade laut AS yang menutup akses pelabuhan Iran sejak 13 April, dunia menahan napas. Selat Hormuz—urat nadi energi global—berpotensi berubah menjadi titik ledak konflik besar berikutnya. (*)
