KITAINDONESIASATU.COM- Menghadapi tantangan keberlanjutan pemerintahan dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, Rudy Susmanto bersama jajaran perangkat daerah membahas tiga isu strategis yang dinilai krusial bagi masa depan Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut berlangsung di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, menyusul akan berakhirnya masa jabatan 222 kepala desa pada tahun 2028.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan langkah antisipatif melalui penyusunan payung hukum yang komprehensif, termasuk skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan di tingkat desa serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, stabil, dan kondusif.
Selain isu pemerintahan desa, pembahasan juga difokuskan pada penataan dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. Pemerintah daerah mendorong percepatan pembebasan lahan, pelebaran akses jalan menuju lokasi, serta pengamanan aset lahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.
Penanganan sampah dipandang sebagai persoalan lingkungan strategis yang membutuhkan solusi terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, seiring dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Isu strategis ketiga yang dibahas adalah penguatan sistem perizinan melalui integrasi layanan dan pengawasan berbasis teknologi secara real time. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, serta memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Transformasi digital dalam layanan perizinan menjadi prioritas pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang sehat, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Melalui pembahasan tiga isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan solutif, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. (Nicko)
