KITAINDONESIASATU.COM -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Jatim mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyelesaikan keterlambatan pembayaran sewa 30 hotel oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur saat menggelar rapat kerja teknis rumah data dalam persiapan Pilkada 13-15 Agustus 2024.
Bidang Demokrasi dan Kepemiluan Dewan Pengurus DPD POSNU Jawa Timur Arga Nur Wahid menganggap kedua kementerian tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan keuangan dan administrasi negara.
“Termasuk dalam memastikan bahwa pembayaran kepada mitra kerja Bawaslu berjalan lancer,” kata Arga melalui keterangannya, Senin 7 Oktober 2024.
Tidak hanya kepada kementerian terkait, POSNU Jatim juga meminta agar Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian ikut membantu menyelesaikan kasus ini.
“Kejaksaan dan kepolisian perlu dilibatkan untuk menindak tegas apabila terdapat unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Jatim,” tegas Arga.
Arga berharap dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, masalah ini bisa segera diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pengelola hotel.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan pengusaha,” tegasnya.
POSNU Jatim akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan agar hak-hak pengelola hotel dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
