KITAINDONESIASATU.COM- Upaya penguatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkuler di Kota Bogor mendapat perhatian internasional. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima undangan resmi dari The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) untuk mengikuti lokakarya pengembangan ekonomi sirkuler, khususnya pengelolaan plastik, di Tokyo, Jepang.
Undangan tersebut disampaikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bergabung bersama 30 peserta yang terdiri dari kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan kementerian/lembaga, serta mitra kerja sama.
Program ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkuler. Lokakarya bertajuk Workshop Program for Indonesian High Officials in Japan “Establishing a Circular Economy Especially for Plastics in Indonesia” ini berlangsung pada 25 hingga 31 Januari 2026 nanti di Jepang.
Kota Bogor yang telah memiliki Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan kantong plastik melalui program Bogor Tanpa Kantong Plastik, serta rencana pengelolaan sampah waste to energy melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dinilai memiliki relevansi kuat dalam pengembangan kebijakan ekonomi sirkuler.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait kebijakan ekonomi sirkuler serta pembelajaran dan praktik baik dari Jepang dalam pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang plastik.
Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh biaya akomodasi dan transportasi peserta selama berada di Jepang dibiayai oleh AOTS, sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa tujuan program ini adalah membangun pemahaman fundamental mengenai kerangka sirkulasi sumber daya, kemasan dan kontainer, serta tanggung jawab produsen yang diperluas.
Selain itu, program ini juga membahas alokasi peran dan alur pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga proses daur ulang agar pengetahuan yang diperlukan dapat terus terjaga.
“Dalam kegiatan ini peserta akan belajar dari pemerintah daerah setempat dan perusahaan swasta dalam memahami praktik pengelolaan sampah di kota-kota Jepang seperti bagaimana aturan pemilahan, kesadaran publik, kepegawaian dan biaya, KPI dan kontrol kualitas serta kriteria penerimaan perusahaan daur ulang swasta, dan mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah kegiatan tersebut akan disusun laporan hasil maupun rencana aksi yang akan diterapkan berdasarkan pembelajaran yang diperoleh, khususnya dalam pengembangan usulan integrasi kebijakan dan inisiatif pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkuler di daerah. (Nicko)
