KITAINDONESIASATU.COM – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, melontarkan kecaman keras terhadap keputusan parlemen Israel yang mengesahkan amandemen undang-undang untuk menghentikan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Langkah kontroversial itu dinilai semakin melumpuhkan kemampuan badan PBB dalam menjalankan mandat kemanusiaannya.
“Amandemen ini secara jelas bertujuan menghambat kemampuan UNRWA untuk beroperasi dan melaksanakan tugas sesuai mandatnya,” ujar Guterres dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Rabu (31/12).
Guterres menegaskan bahwa undang-undang tersebut, termasuk seluruh amandemennya, bertentangan dengan kerangka hukum internasional yang mengatur status UNRWA. Ia pun mendesak agar aturan itu segera dicabut.
“UNRWA adalah bagian integral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sepenuhnya dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB,” kata Guterres.
Perlindungan itu, lanjutnya, mencakup aset, properti, pejabat, hingga seluruh personel UNRWA. Bahkan, properti yang digunakan badan tersebut bersifat tidak dapat diganggu gugat.
