Ia juga mengingatkan Israel atas kewajibannya berdasarkan Piagam PBB serta Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan PBB. Guterres mengutip Opini Penasehat Mahkamah Internasional pada 22 Oktober lalu yang menegaskan kewajiban Israel untuk sepenuhnya menghormati hak istimewa dan kekebalan PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk terhadap UNRWA dan para petugasnya.
Di tengah tekanan yang meningkat, Guterres kembali menyatakan dukungan penuh terhadap UNRWA. Ia menekankan peran badan tersebut yang tak tergantikan dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza dan wilayah sekitarnya.
Menurutnya, keberlanjutan operasi UNRWA di Gaza berkontribusi langsung pada implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza di lapangan.
Sebelumnya, parlemen Israel (Knesset) pada Senin lalu menyetujui secara final rancangan undang-undang yang memutus pasokan listrik dan air ke kantor-kantor UNRWA. Aturan tersebut diberlakukan segera setelah disahkan.
Radio Angkatan Darat Israel melaporkan, rancangan undang-undang itu disetujui dalam pembacaan kedua dan ketiga dengan dukungan 59 anggota Knesset, sementara tujuh menolak, dari total 120 kursi. Sesuai hukum Israel, sebuah undang-undang harus melewati tiga tahap pembacaan sebelum resmi mengikat.
Tak hanya itu, pada Oktober 2024, Knesset juga mengesahkan undang-undang terpisah yang melarang seluruh aktivitas UNRWA di Israel. Larangan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa sebagian staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—tuduhan yang secara tegas dibantah oleh UNRWA.
UNRWA sendiri telah berdiri lebih dari 70 tahun lalu berdasarkan mandat Majelis Umum PBB, dengan tujuan membantu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tanah air mereka. (Sumber: Anadolu)
